Pinjaman Likuiditas Khusus
Dengan adanya ketentuan PLK yang jelas dan transparan, penetapan dampak sistemik dan pemberian PLK dapat dilakukan Gubernur BI (berkoordinasi dengan Ketua DK OJK).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pemaparan perkembangan ekonomi terkini di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Ia menilai mekanisme pasar keuangan saat ini tengah menghadapi situasi yang tidak normal akibat pandemi Covid-19 yang berimbas pada kapasitas pasar dalam menyerap SUN berkurang.
Kekhawatiran DPR muncul ketika pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020, mengingat dana tambahan yang disediakan pemerintah untuk menangani pandemi korona mencapai Rp 405,1 triliun.
Juga ada kekhawatiran akan risiko terjadi penyelewengan dana Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) yang akan disalurkan, sebagaimana terjadi pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di masa lalu.