Mengelola Kuasa Masyarakat Warga
Daya dobrak kuasa masyarakat warga mengontrol negara dirasakan semakin pudar. Kausa utamanya adalah proses transisi politik setelah reformasi sangat mendadak. Mungkin lebih tepat disebut ”revolusi demokrasi”.
J KristiadiPengamat Politik
Salah satu isu penting dalam diskursus publik akhir-akhir ini adalah keprihatinan, kegelisahan, dan kegundahan masyarakat tentang kemerosotan kapasitas kuasa masyarakat warga (non-state actors) vis a vis kuasa negara (state-actors). Secara normatif, relasi dinamika kekuasaan antara negara dan masyarakat warga penting untuk mencapai titik keseimbangan agar kuasa negara tidak terjebak perangkap oligarki dan kuasa masyarakat warga tidak bermetamorfosis menjadi anarki.
Kaidah ini diperlukan karena demokrasi modern mempunyai cacat bawaan, yakni kedaulatan puluhan atau ratusan juta rakyat hanya diwakili oleh segelintir wakil rakyat di parlemen. Akibatnya, secara alamiah dalam pertarungan kepentingan di parlemen selalu terjadi ketimpangan dan distorsi atau amputasi aspirasi rakyat di lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan masyarakat warga yang perkasa agar dapat mengontrol perilaku elite politik di lembaga perwakilan.