MASYARAKAT ADAT
Paslon Gubernur Kalteng Janji Selesaikan Konflik Agraria dan Berikan Hak Masyarakat Adat
Para calon gubernur di Kalteng sama-sama memiliki gagasan penuntasan konflik agraria dan pemberian hak masyarakat adat.
![Aliansi Masyarakat Dayak Peduli Bangkal gelar aksi di depan kantor Polda Kalteng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (16/10/2023). Mereka mendesak polisi yang diduga memberi instruksi menembak untuk diadili di depan hukum pun hukum adat. Mereka juga meminta Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan dipecat dari jabatannya bukan dimutasi saja.](https://assetd.kompas.id/X3KtugT0XluObW0uIaeoa3ldAjw=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F10%2F16%2F89e4b6eb-92dc-4fd6-9412-b2167fec7c48_jpg.jpg)
Aliansi Masyarakat Dayak Peduli Bangkal gelar aksi di depan kantor Polda Kalteng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (16/10/2023). Mereka mendesak polisi yang diduga memberi instruksi menembak untuk diadili di depan hukum pun hukum adat. Mereka juga meminta Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan dipecat dari jabatannya bukan dimutasi saja.
PALANGKA RAYA, KOMPAS โ Konflik agraria yang kerap merugikan masyarakat adat masih menjadi topik hangat di Kalimantan Tengah. Empat pasangan calon pun menawarkan gagasannya masing-masing.
Di Kalimantan Tengah, masyarakat adat selalu jadi korban di tengah konflik agraria. Mereka selalu berbenturan dengan investor lantaran ruang hidup mereka yang kian sempit.