”Food Estate” Dikhawatirkan Picu Masalah Sosial di Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah menolak proyek ”food estate” dan cetak sawah di lahan gambut. Mereka menilai proyek itu hanya akan menambah masalah sosial baru.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menanam padi di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut merupakan kawasan cetak sawah yang akan memenuhi pangan Indonesia selama pandemi, Jumat (15/5/2020).
PALANGKARAYA, KOMPAS — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah menolak proyek food estate dan cetak sawah di wilayah tersebut. Mereka menilai proyek itu berpotensi menambah masalah sosial baru. Terlebih, masyarakat adat setempat tidak dilibatkan dalam perencanaan program.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng Ferdi Kurnianto mengungkapkan, jauh sebelum proyek food estate dicanangkan di Kalteng, pemerintah era Orde Baru pernah menggarap program serupa pada 1995 dengan sebutan Proyek Lahan Gambut (PLG). Proyek itu tidak berlanjut dan menimbulkan masalah mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga persoalan sosial.