Beri Perlindungan Sosial dan Ekonomi di Masa Pembatasan Kegiatan Publik

Mobilitas dan kebutuhan memenuhi ekonomi membuat warga masih bebas berkegiatan. Pembatasan kegiatan dinilai tidak efektif menekan angka kasus positif Covid-19 karena tidak ada perlindungan sosial dan ekonomi kerakyatan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Mural bertema situasi normal baru di masa pandemi Covid 19 di Pasirkuda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2020).

BOGOR, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai tidak akan efektif menekan angka kasus jika tidak ada perlindungan sosial dan ekonomi kerakyatan.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menilai, PPKM tidak bisa hanya sekadar mengawasi kepatuhan protokol kesehatan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perlindungan sosial dan ekonomi kerakyatan. Jika perlindungan itu diberikan dan dibarengi dengan kontrol pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan, angka kasus harian bisa ditekan.