Rezim Militer Tidak Biarkan Aung San Suu Kyi Bebas
Komunitas internasional menyerukan agar penindasan hak kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Myanmar harus diakhiri segera. Junta diimbau untuk mengembalikan kekuasaan sipil.
Pengunjuk rasa menggelar aksi menentang kudeta militer di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yangon, Myanmar, Selasa (16/2/2021). Gerakan pembangkangan sipil telah memasuki pekan kedua, terus meluas dengan tensi yang meningkat, dan diikuti sejumlah aksi pemogokan.
YANGON, RABU — Rezim militer Myanmar tampaknya tidak ingin membiarkan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi bebas lagi. Kepolisian negara itu kembali mengajukan tuntutan baru terhadap Suu Kyi, yakni melanggar undang-undang terkait kebijakan pembatasan Covid-19 dan tata kelola kebencanaan.
Sementara itu, massa penentang kudeta militer terus menyerukan untuk menggelar aksi protes yang lebih besar, Rabu (17/2/2021). Mereka ingin menunjukkan bahwa klaim militer yang menyebutkan junta mendapat dukungan publik yang luas untuk menggulingkan kepemimpinan sipil dan janji akan mengadakan pemilihan baru yang adil itu bohong besar.