Tingkatkan Kapasitas Pemda dan Perekonomian Masyarakat Perbatasan

Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan disebabkan minimnya aksesibilitas sosial dan ekonomi. Pembangunan fisik infrastruktur harus diiringi dengan pembangunan sosial-ekonomi mereka.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Siswa SD di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meniti keramba yang juga tempat tinggalnya bersama keluarga, beberapa waktu lalu. Sebagai daerah kepulauan dan wilayah terdepan, akses terhadap layanan dasar masih harus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di segala bidang di wilayah perbatasan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Kesejahteraan dan keterbatasan pembangunan infrastruktur menjadi isu utama yang dihadapi masyarakat di daerah perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan jangan hanya fokus bagi bidang pertahanan, tetapi juga harus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengemukakan, isu utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurang memadainya pembangunan infrastruktur. Hal ini juga tengah menjadi fokus kerja pemerintah.