Optimalkan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Dana Desa
Pemanfaatan dana desa bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FKebakaran-Lahan-Gambut_88806822_1587220707.jpg){kind=logo}
Aktivitas para pembalak liar terindikasi menyebabkan kebakaran hutan lindung gambut Sungai Buluh yang dikelola masyarakat di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Kamis (19/9/2019). Penegakan hukum mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
JAKARTA, KOMPAS - Respons tanggap dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan efektif bila mulai dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Pemerintah daerah agar memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa, diantaranya untuk mengalokasikan dana bagi penanganan kebakaran, termasuk merestorasi lahan gambut.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar “Merancang Pembangunan Desa Tanggap Kebakaran Hutan dan Lahan” yang diselenggarakan Kemitraan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), Kamis (13/8/2020).