MK Kembali Tegaskan Pentingnya Kajian Penggunaan Ganja untuk Medis

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (16/3/2024). Ratusan perkara sengketa hasil Pemilu 2024 diperkirakan bakal membanjiri MK setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali pentingnya pemerintah mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai kemungkinan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau terapi. Hasil kajian tersebut nantinya dapat diakomodasi dalam perubahan Undang-Undang Narkotika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional daftar kumulatif terbuka.

Penegasan itu disampaikan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pada Rabu (20/30/2024). Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo itu, MK kembali menolak permohonan legalisasi ganja untuk keperluan medis yang diajukan Pipit Sri Hartanti dan Supardji yang merupakan orangtua dari Shita Aske Paramitha, penderita cerebral palsy sejak usia 4 bulan.