Perjuangan Masyarakat Adat Terancam Makin Sulit di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Mengusung misi keberlanjutan, kepemimpinan Prabowo-Gibran justru berpotensi semakin mendegradasi hak masyarakat adat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Orang Papua memperagakan penggunaan senjata panah tradisional dalam Festival Ranipa-Suara Jernih Papua Kala di Kalijaga, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan hak pengakuan dan perlindungan dari negara terancam makin sulit dalam beberapa tahun ke depan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Misi keberlanjutan program Presiden Joko Widodo yang selama ini dirasa menindas masyarakat adat dikhawatirkan bakal berlanjut.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, selama pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2022) sudah terjadi 687 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Sektor dominan yang memicu konflik adalah kawasan hutan (42 persen), pertambangan (13 persen), perkebunan (11 persen), infrastruktur (10 persen), dan kebakaran lahan (2 persen).