Butuh Sinergi Antarcabang Kekuasaan untuk Perbaiki Kinerja Penegakan Hukum

Kinerja penegakan hukum tak hanya dipengaruhi oleh instrumen aparat penegak hukum yang merupakan alat pemerintah, tetapi juga pengadilan yang melahirkan berbagai putusan hukum dari cabang kekuasan yudikatif.

Kompas/Hendra A Setyawan

Warga melintas di depan mural bertema penegakan hukum di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (1/2/2022). Salah satu pilar demokrasi adalah bagaimana memastikan institusi penegak hukum bekerja lebih adil, tidak diskriminatif, dan melindungi warga negaranya.

JAKARTA, KOMPAS — Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum masih rendah dibandingkan dengan bidang lain meskipun trennya meningkat. Untuk meningkatkan kepuasan publik di bidang hukum, diperlukan kerja keras dan komitmen antar cabang kekuasaan. Sebab, kinerja bidang hukum tidak hanya tergantung dari kinerja pemerintah semata.

Berdasarkan hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas pada Januari 2022, kepuasan publik terhadap aspek penegakan hukum meningkat 5,3 persen, dari 60,6 persen pada Oktober 2021 menjadi 65,9 persen pada Januari 2022. Angka ini adalah capaian tertinggi dalam lima kali survei Kompas.