Menjelang Lengser, Pembebasan Lahan IKN di Era Jokowi Belum Selesai

Sepanjang 2023-2024, pemerintah membayar Rp 2,85 triliun untuk membebaskan lahan IKN. Masih tersisa Rp 3 triliun lagi.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Pemindahan IKN membutuhkan waktu dan harus dilakukan dengan tidak terburu-buru. Salah satu upaya menciptakan keramaian di IKN antara lain dengan kebijakan untuk mulai menggelar rapat-rapat pemerintahan di IKN. Apalagi, pembangunan kantor seperti kantor kementerian koordinator, misalnya, sudah rampung 96 persen, Minggu (6/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Hingga menjelang akhir masa jabatan pemerintahan Joko Widodo, urusan pembebasan lahan di kawasan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN belum rampung sepenuhnya. Kebutuhan dana untuk pembebasan lahan IKN ke depan masih bisa bertambah, tergantung arah kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Berdasarkan data Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), total alokasi anggaran untuk pembebasan lahan IKN yang dianggarkan dalam APBN pada periode 2023-2024 adalah Rp 5,9 triliun. Sepanjang periode tersebut, per 4 Oktober 2024, sebanyak Rp 2,85 triliun telah disalurkan untuk membayar uang ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.