Drama Politik Anggaran 2025, Sri Mulyani Diprotes sampai Nyaris Ditolak
Hampir semua kementerian dan lembaga mengalami pemotongan pagu indikatif anggaran pada RAPBN 2025.
![Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait anggaran di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).](https://cdn-assetd.kompas.id/iURvbUlKt48neQ4VRw0IvcVQ7es=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F06%2F11%2F19688d0b-0b96-4a9b-b679-e2156256fd54_jpg.jpg)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait anggaran di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Sri Mulyani barangkali menjadi nama yang paling banyak disebut-sebut selama satu pekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai menteri keuangan yang berwenang menetapkan pagu anggaran tiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas.
Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mencak-mencak karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementeriannya tahun depan dipangkas hingga nyaris separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar.