Wacana WFH Timbulkan Dilema bagi Pekerja

Metode bekerja dari rumah atau ”work from home” menimbulkan dilema bagi pekerja. WFH dikhawatirkan bisa mengurangi hak pekerja. Pemerintah diharapkan membuat kajian khusus sebelum memberlakukan WFH.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kendaraan yang berjalan menuju arah Nusa Dua berjalan merayap di Jalan Bypass, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Senin (14/11/2022). Pekerja dengan lokasi tempat kerja di sekitar jalur menuju lokasi penyelenggaraan KTT G20 diinstruksikan untuk bekerja dari rumah (WFH) selama acara tersebut berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS  –  Wacana pemerintah untuk menerapkan metode bekerja dari rumah (work from home) sebagai salah satu solusi mengatasi masalah polusi udara dianggap dilematis bagi kelompok pekerja. Metode bekerja seperti itu dikhawatirkan bisa mengurangi hak pekerja. Mereka juga menilai, polusi udara merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi menyeluruh lintas kementerian dan lembaga.

Koordinator Divisi Advokasi dan Pendampingan Hukum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Jabodetabek Setyo A Saputro, Sabtu (19/8/2023), di Jakarta, berpendapat, bekerja dari rumah(WFH) kurang tepat jika menjadi pilihan sementara untuk mengatasi masalah polusi udara atau kemacetan di Jabodetabek, dan Jakarta secara khusus. Sebab, masalah polusi udara atau kemacetan tidak sederhana.