Kebocoran Hilirisasi
Secara umum, peningkatan nilai tambah mineral berdampak positif terhadap makroekonomi Indonesia. Jelas terdengar ganjil ketika IMF menyarankan penghapusan pembatasan ekspor (mineral mentah) tersebut.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F7cb4e300-e611-4049-8c96-bd0f28f0ba8d_jpg.jpg){kind=logo}
Pekerja memeriksa produk feronikel hasil pengolahan bijih nikel di pabrik PT Aneka Tambang (Antam) di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/5/2011). PT Antam merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang memiliki pabrik feronikel dari puluhan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sultra.
Langit runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara. Larangan ekspor (mineral mentah) tetap akan dipertahankan. Demikian pernyataan Menteri Investasi Bahlil Bahlil Lahadalia (Kompas, 1/7/2023). Pernyataan itu untuk merespons hasil kajian Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia.
Dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis pada 25 Juni 2023, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah (mineral) ekspor, menarik investasi asing langsung, serta memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. IMF menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas. Dalam konteks ini, IMF merekomendasikan penghapusan bertahap pembatasan ekspor (mineral mentah) dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lainnya.