Pemerintah yakin daya tarik investasi hilirisasi pertambangan di Indonesia masih tinggi.

Bahlil Lahadalia menyebut izin kelola tambang PBNU terbit tidak lama lagi. Padahal, aturan tentang itu belum ada.

Pemberian izin tambang batubara kepada ormas keagamaan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Terdapat lahan tambang batubara seluas 96.854 hektar di Kaltim dan Kalsel yang ”ready” untuk dikelola.

Ada indikasi terjadi tukar guling kepentingan yang ingin diperjuangkan pemerintah dengan kalangan ormas keagamaan.

Siklus harga batubara dapat memengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan tambang ke depan.

PMKRI menilai ada potensi konflik agraria baru dengan masyarakat jika ormas keagamaan mengelola tambang.

Pembagian hasil migas antara Aceh dan Pemerintah RI telah diatur dengan jelas yang memberikan keuntungan bagi Aceh.