Pembangunan Infrastruktur Digital Perlu Dikelola Transparan

Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengatakan, kementerian berkomitmen untuk mendorong reformasi manajemen yang lebih andal, berintegritas, dan akuntabel.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ilustrasi base transceiver station (BTS)

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika mendesak dilakukan. Profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan program nasional di bidang infrastruktur pendukung transformasi digital perlu dikedepankan. Kasus dugaan korupsi proyek menara pemancar 4G untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi pembelajaran.

”Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan agenda nasional transformasi digital yang inklusif dan membuka konektivitas hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Kemenkominfo perlu tata kelola anggaran kebijakan yang akuntabel dan berintegritas secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi anggaran di setiap kebijakan,” ujar Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD di sela-sela pelantikan empat pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenkominfo, Selasa (23/5/2023), di Jakarta.