Pajak Karbon Mesti Terintegrasi dengan Perdagangan Karbon
Pajak karbon yang seharusnya diterapkan sejak 2022, diperlukan untuk memitigasi perubahan iklim. Apalagi, dalam G20 Presidensi Indonesia diteguhkan bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon.
Petugas meninjau salah satu cerobong asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulut 2 atau yang lebih dikenal dengan PLTU Amurang di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rabu (27/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS - Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEK, melalui skema perdagangan karbon dan pajak karbon, penting dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih 2060. Kalangan pengamat pun menilai skema-skema itu seharusnya menjadi satu kesatuan. Namun, saat ini penerapan pajak karbon masih ditunda dengan berbagai pertimbangan.
Regulasi terbaru terkait perdagangan karbon diperuntukkan pada subsektor pembangkit tenaga listrik. Regulasi itu adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Listrik ditetapkan pada 20 Desember 2022 dan diundangkan 27 Desember 2022.