”Right Issue” Lima BUMN untuk Menopang Bisnis Menjanjikan

Kementerian BUMN tidak sembarang memberikan lampu hijau kepada BUMN yang akan melakukan ”right issue”. Penambahan modal itu ditujukan bagi perusahaan yang memiliki prospek dan potensi baik ke depan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan), didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri), memberikan keterangan pers setelah menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka pencegahan korupsi melalui Whistle Blowing System (WBS) di Gedung Juang KPK, Selasa (2/3/2021). Kegiatan tersebut diikuti oleh 27 perusahaan BUMN. WBS merupakan aplikasi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Lima badan usaha milik negara bakal menerbitkan saham baru melalui right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu di sisa perjalanan akhir tahun ini. Tujuannya adalah memperkuat permodalan guna menopang rencana bisnis yang menjanjikan ke depan.

Keenam perusahaan negara yang akan melakukan right issue adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp 2,98 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 2,9 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 3 triliun, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 7,5 triliun, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 1,98 triliun. Right issue akan dilakukan setelah perusahaan tersebut mendapatkan kepastian penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah.