Pertanian Kontrak Dibutuhkan untuk Mendongkrak Singkong
Sejumlah petani masih acapkali terkendala, termasuk modal. Jarang sekali petani singkong yang mendapat kredit usaha rakyat (KUR). Untuk itu, diperlukan pertanian kontrak agar para petani singkong mendapatkan kepastian.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F47e08684-d862-4bc7-91ac-0a34ae82e7eb_jpg.jpg){kind=logo}
Singkong yang telah terkupas dan belum dikupas ketika panen singkong di sebuah lahan di Cimanggis, Bojongede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/3/2021). Hasil panen singkong ini digunakan untuk memasok industri makanan pabrik kripik di kawasan Sentul.
Persepsi masyarakat untuk tak memandang rendah ubi kayu atau singkong kini sudah mulai terbentuk. Semakin disadari bahwa singkong punya potensi besar untuk dikembangkan. Demi keberlanjutan pengembangan singkong dari sisi hulu ke hilir, diperlukan sistem pertanian kontrak agar petani singkong lebih mendapat kepastian.
Sejak lama, di Indonesia, singkong acapkali dikenal sebagai makanan golongan miskin. Akan tetapi, 7-8 tahun terakhir, singkong mulai "naik kelas". Produk seperti singkong keju, singkong beku, serta sejumlah olahan lainnya berkembang dan banyak diminati. Bahkan, sudah masuk kafe dan hotel. Begitu juga tepung singkong yang telah dimodifikasi (mocaf).