Pemerintah Diminta Intervensi Harga Pangan agar Wajar

Pemerintah diminta menciptakan kestabilan pasokan dan permintaan komoditas pangan agar harga pangan tidak terguncang. Dengan demikian, produsen hingga konsumen sama-sama diuntungkan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petani memanen jagung di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (29/9/2021). Panen jagung nasional berlangsung pada September hingga Desember 2021. Menurut data Kementerian Pertanjan, Januari-Desember 2021 panen jagung nasional akan seluas 4,15 juta hektar, dengan produksi bersih 15,79 juta ton, dengan kadar air 14 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didorong menciptakan harga tanaman pangan yang wajar di berbagai rantai pasokan, mulai dari hulu di tingkat petani, antara di tingkat peternak, hingga konsumen di hilir. Ketidakstabilan harga ini merugikan semua pihak.

Hal itu mengemuka dalam webinar ”Dialog Agribisnis Seri #6: Penetapan HET, HPP Harga Dasar yang Adil bagi Produsen dan Konsumen” yang diselenggarakan Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Rabu (6/10/2021). Hadir memberikan kata sambutan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dan Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Industri Eko Sandjojo.