RI Tak Akan Biarkan Negara Lain Paksakan Pajak Karbon Komoditas

Indonesia tidak akan menerima begitu saja penerapan pajak karbon atau pajak-pajak lain sejenis yang akan digulirkan sejumlah negara. Indonesia tidak hanya memproduksi karbon, tetapi juga telah menyerap karbon.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Siswa dan warga di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau menggunakan masker untuk menghindari paparan asap dampak dari kebakaran lahan, Senin (25/2/2019). Kabut asap kian parah sehingga sekolah terpaksa diliburkan. Kebakaran lahan gambut di Rupat kian parah. Luas lahan yang terbakar bertambah. Api dengan cepat merambat ke kebun-kebun sawit dan karet warga. Sejak Januari hingga 25 Februari 2019 luas lahan yang terbakar mencapai 996 hektar.

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia berkomitmen mendukung dan menerapkan kebijakan zero emission atau bebas emisi karbon. Namun dalam konteks pajak karbon atau pajak-pajak lain yang sejenis, Indonesia tidak akan membiarkan negara-negara lain memaksakan kebijakan tersebut tanpa mempertimbangkan serapan karbon negara-negara yang memiliki hutan tropis, mangrove, gambut, dan terumbu karang.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kamis (23/9/2021), mengatakan, sesuai dengan amanat Perjanjian Paris, Indonesia akan mengurangi emisi karbon atau gas rumah kaca. Merujuk pada Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan pendanaan mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.