Jika kebijakan dibiarkan digerakkan intuisi politik semata tanpa koreksi dari pengetahuan, bukti, dan data, yang lahir bukan pemerintahan kuat, sebaliknya rapuh.

Kini, tidak ada lagi kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran.

Standar untuk mengukur kemiskinan di Indonesia terlalu rendah, bahkan di bawah standar Timor Leste dan beberapa negara Afrika. Jumlah penduduk miskin semestinya jauh lebih tinggi dari data pemerintah.

Tingkat permintaan untuk menjalankan program makan bergizi gratis pada 2025 diproyeksi akan menciptakan gelombang pasokan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam 4-5 tahun mendatang sebesar 8 persen. Hal ini membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha.

Indonesia memerlukan lonjakan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan mengantisipasi perubahan iklim untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Jika efektif dan tepat sasaran, program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis bisa menghela pertumbuhan ekonomi 2025.

Rencana revisi UU Pemilu dan UU Pilkada tahun depan menjadi momentum untuk mengatasi sederet problem yang muncul di setiap pemilu, seperti politik uang.