Pengeboran Panas Bumi Kurang Agresif
Pengeboran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akurasi potensi energi panas bumi yang dapat menarik investor untuk mengeksplorasi dan menindaklanjuti sehingga harga tarif listrik yang dihasilkan kompetitif.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F95f0802a-4461-4d20-882a-46720f54e244_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas meninjau pipa-pipa uap di situs Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (30/7/2021). PT PGE memperkirakan ada potensi mungkin energi panas bumi sebesar 180 megawatt yang belum termanfaatkan di Lahendong, Tomohon, dan Tompaso.
JAKARTA, KOMPAS — Program pengeboran oleh pemerintah atau government drilling dalam eksplorasi dan pengembangan panas bumi dinilai kurang agresif. Padahal, program tersebut bertujuan untuk menarik investasi dalam pengembangan panas bumi. Panas bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Desember 2020, jumlah lokasi potensial sumber panas bumi di Indonesia mencapai 357 lokasi. Adapun sumber dayanya diperkirakan mencapai 23.765,5 megawatt (MW) dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 2.130,7 MW.