Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jangan Sampai Timbulkan Ketimpangan

Pemulihan ekonomi idealnya inklusif dan berkualitas sehingga tak hanya dinikmati segelintir pihak, tapi semua masyarakat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga menurunkan paket bahan pangan dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga RW 007 Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2020). Paket bahan pangan itu didistribusikan kepada warga kurang mampu yang sudah terdata di wilayah RW 007 Petamburan guna mengurangi beban ekonomi mereka di tengah pandemi Covid-19. Paket bansos tersebut, antara lain, berisi beras 10 kg, minyak goreng, mi, dan 1 kilogram tepung terigu. Bantuan tersebut secara teratur diberikan kepada warga kurang mampu setiap dua minggu sekali.

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemulihan ekonomi yang ditetapkan pemerintah jangan sampai malah menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Pemulihan ekonomi idealnya inklusif dan berkualitas sehingga tak hanya dinikmati segelintir pihak. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkualitas.

Hal tersebut mengemuka dalam bincang-bincang virtual bertajuk ”Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi: Tantangan bagi KPPU” yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (7/6/2021). Hadir sebagai pembicara pengamat ekonomi dan persaingan usaha yang juga mantan Ketua KPPU Nawir Messi, Deputi Bidang Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryartono. Turut hadir memberikan kata sambutan Ketua KPPU Kodrat Wibowo.