Dampingi Pekerja di Perusahaan Tanpa Serikat

Kasus pelanggaran pembayaran THR kerap terjadi di perusahaan yang pekerjanya tidak berserikat.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengunjung memilih celana di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019). Setelah tutup karena aksi demonstrasi 21-22 Mei yang berakhir ricuh, pasar tekstil tersebut kembali buka dan dipadati pengujung seiring dengan cairnya tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara dan karyawan swasta.

JAKARTA, KOMPAS —  Penyelenggaraan Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 ini diminta lebih proaktif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan dan pendampingan harus dimulai sejak dialog bipartit, khususnya di perusahaan yang pekerjanya tidak berserikat.

Meski di atas kertas Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021 Bagi Pekerja lebih berpihak pada buruh dibandingkan dengan tahun lalu, implementasinya berpotensi merugikan buruh jika pengawasan dan pendampingan tidak kuat.