Penolakan Impor Beras Meluas

Selain kalangan petani, sejumlah kepala daerah, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi menolak rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Mereka minta pemerintah memperhatikan nasib petani di dalam negeri.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petani menarik padi yang dipanen lebih awal di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Polemik terkait rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini berlanjut. Setelah petani, kelompok tani, dan asosiasi petani, sejumlah kepala daerah menyuarakan penolakannya. Pemerintah diminta memprioritaskan pengadaan beras produksi dalam negeri serta mendahulukan kepentingan petani yang kini justru terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun.

Harga gabah di beberapa daerah, seperti di Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dilaporkan turun hingga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 4.200 per kilogram kering panen (GKP). Selain faktor peningkatan suplai seiring meluasnya area panen, harga cenderung turun karena faktor mutu gabah, terutama turun karena serangan hama dan guyuran hujan.