Jaga Sektor Usaha Strategis

Perluasan bidang-bidang investasi dinilai perlu diatur jelas dan detail. Harapannya, investasi baru tidak justru mematikan usaha kecil atau mengganggu kepentingan nasional.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) pembuatan roti di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, tengah memasukkan donat yang telah selesai dibuat ke dalam wadah sebelum didistribusikan ke warung-warung di seputaran Jakarta, Depok, dan Bogor, Rabu (6/1/2021). Pelaku UMKM jadi salah satu target pemerintah sebagai penerima dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah memperluas bidang investasi perlu diiringi batasan jelas terkait daftar usaha yang dikecualikan untuk penanaman modal. Beberapa sektor usaha strategis, industri kecil-menengah, dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik dinilai tetap perlu dijaga agar tidak tergerus investasi yang masuk dan tidak mengganggu kepentingan nasional.

Perluasan bidang investasi diputuskan pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Undang-undang sapu jagat itu otomatis meniadakan daftar negatif investasi dan menggantikannya dengan daftar investasi bidang usaha prioritas.