PERIKANAN
Proyek Lumbung Ikan Nasional di Maluku Dianggap Mengabaikan Nelayan Kecil
Pembangunan pelabuhan terpadu berbasis industri perikanan di Maluku dianggap pro pada kepentingan investasi korporasi besar. Posisi nelayan lokal dalam pengelolaan perikanan masih kabur.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2Faa114096-615b-4baf-aa97-b6e442c8a5e9_jpg.jpg)
Penjelasan peta kawasan terpadu berbasis perikanan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pada Jumat (5/2/2021), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meninjau lokasi itu.
AMBON, KOMPAS — Rencana pembangunan pelabuhan terpadu untuk logistik dan industri perikanan dalam mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional dinilai berorintansi pada proyek semata. Posisi nelayan kecil yang seharusnya menjadi pemain utama masih kabur. Program itu berpotensi melenceng dari tujuan utama dan dianggap sekadar menghamburkan anggaran negara.
”Mengapa bukan nelayan yang disentuh pertama kali? Apa alasan yang dipikirkan itu adalah bangunan megah dengan nilai proyek triliunan rupiah?” ujar Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, Ruslan Tawari mempertanyakan proyek tersebut, Senin (8/2/2021).