Kebijakan pangan nasional dinilai masih berfokus pada daratan sehingga melupakan potensi sektor kelautan dan perikanan.

TPN Ganjar Mahfud menilai kebijakan perikanan nasional belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan warga yang terlihat dari masih adanya eksploitasi. Kebijakan perlu menempatkan nelayan tradisional sebagai fokus utama.

Lumbung ikan nasional diwacanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada Agustus 2010. Pada era Presiden Joko Widodo, proposal itu sudah masuk ke Istana.

Kendati wacana lumbung ikan sepertinya menghilang, janji pemerintah pusat masih segar di ingatan orang Maluku.

Janji berulang pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional belum diwujudkan. Pemerintah pusat terkesan gamang menangani sumber daya perikanan di daerah penghasil ikan itu.

Pembatalan Maluku sebagai lumbung ikan nasional merupakan suatu kemunduran dalam sebuah rencana besar pemerintah yang mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Program Lumbung Ikan Nasional di perairan Maluku akan digenjot untuk mendongkrak penerimaan negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah merumuskan mekanisme penangkapan, pendaratan, dan pengangkutannya.

RI berupaya mengoptimalkan kerja sama perdagangan, investasi, dan transfer teknologi dengan kawasan Eurasia. Sementara BUMN Kluster Pangan memperkuat model bisnis ekspor produk perikanan.