Perjalanan Dinas Kementerian untuk Dorong Industri Pariwisata Dinilai Tidak Efektif

Dorongan pemerintah pusat untuk melakukan perjalanan dinas ke tempat wisata prioritas dinilai tidak akan efektif tanpa adanya bantuan modal kerja untuk pelaku usaha sektor pariwisata.

KOMPAS/NINA SUSILO

Pemandangan Labuan Bajo dari bangunan Creative Hub di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha pariwisata menilai positif inisiatif pemerintah pusat untuk mengadakan perjalanan dinas ke destinasi prioritas guna membangkitkan sektor pariwisata. Namun, inisiatif itu perlu dibarengi bantuan tambahan untuk memulai kembali kegiatan pariwisata.

Pernyataan itu diwakili Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedi. Kepada Kompas, Senin (13/7/2020), ia menanggapi surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tertanggal 6 Juli 2020.