Perubahan Pendidikan Perlu Libatkan Partisipasi Publik
Dalam menyusun kebijakan untuk transformasi pendidikan, Kemendikbudristek mendengar masukan dari banyak pihak. Akan tetapi, beberapa pihak menilai Kemendikbudristek terlalu cepat dalam mengambil kebijakan.
Suasana diskusi daring tentang Refleksi Akhir Tahun Sistem Pendidikan Nasional di acara Satu Frekuensi APKS Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Kamis (30/12/2021).
JAKARTA, KOMPAS – Perubahan untuk kemajuan pendidikan nasional yang dilakukan pemerintah tidak akan berkesinambungan jika dilakukan tergesa-gesa dan minim pelibatan publik. Dua tahun terakhir, partisipasi publik dinilai minim dalam berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah, sehingga transformasi yang ditawarkan dan dijalankan tidak dipahami arahnya.
Dalam acara Satu Frekuensi Bertajuk Refleksi Akhir Tahun Pendidikan Nasional yang digelar Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kamis (30/12/2021), Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, refleksi bukan berarti untuk mencari kekurangan, karena ada juga hal positif dari kebijakan pemerintah yang diapresiasi.