Meskipun perbedaan kelas perawatan tak berarti perbedaan pelayanan medis, perbedaan kelas perawatan dinilai tak sesuai dengan keadilan sosial.

Jemaah dan petugas haji tahun 2025 wajib terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mekanisme tarif layanan fasilitas kesehatan program JKN akan diubah dari sebelumnya berdasarkan tarif INA-CBGs menjadi iDRG atau Indonesia Diagnosed Related Group.

Biaya klaim layanan yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan pada 2024 mencapai Rp 175,1 triliun. Sekitar 3 persen atau Rp 5 triliun tercatat sebagai "pending claim".

Setiap peserta JKN wajib mengisi kuesioner skrining riwayat kesehatan sebelum memperoleh layanan pemeriksaan untuk penyakit tertentu. 

Jika tidak ada upaya berarti untuk memastikan keberlanjutan dana jaminan sosial kesehatan, risiko gagal bayar pada program JKN berpotensi terjadi pada Juni 2026.

Optimalisasi jumlah PBI dan pembiayaan yang inovatif diperlukan untuk keberlanjutan program JKN di Indonesia.

Kasus kecurangan dalam program JKN masih ditemukan. Sistem pencegahan ”fraud” serta sanksi pada pelaku harus diperkuat.