Publik Perlu Dilibatkan dalam Pengawasan Dana BOS

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah masih menjadi persoalan. Publik perlu dilibatkan untuk turut mengawasi penggunaannya.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencuci tangan sebelum masuk kelas, Senin (4/1/2021). Selain penerapan protokol kesehatan secara ketat, sekolah juga memberlakukan sistem sif atau bergantian masuk untuk siswa dalam pelaksanaan belajar tatap muka untuk tingkat SMA dan sederajat.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menguatkan sistem pemantauan daring dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah tidak akan efektif jika tak disertai dengan pengawasan luring oleh publik. Dengan ikut memantau, publik dapat mengetahui efektivitas dana bantuan operasional sekolah.

Rencana pengawasan itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, Selasa (5/1/2021). Kemendikbud menginginkan pengawasan dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Dengan inspektorat daerah, Kemendikbud sudah mulai menggelar uji coba pengawasan daring di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.