Iklan
Proses Pembahasan Mandek, Komitmen DPR Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS – Organisasi masyarakat sipil mempertanyakan komitmen DPR dalam upaya melindungi masyarakat dari kekerasan seksual, menyusul mandeknya proses legislasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hingga memasuki Juli 2018, tidak ada tanda-tanda DPR akan melanjutkan proses pembahasan RUU tersebut.
“Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terancam akan tergerus hiruk pikuk suasana tahun politik,” ujar Susi Handayani, Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan yang tersebar di 32 provinsi, Selasa (10/7/2018), di Jakarta.