Mengurai Benang Kusut Bansos
Implementasi bantuan sosial (bansos) sering kali tidak tepat sasaran dan menimbulkan kegaduhan di tingkat warga. Di tengah krisis akibat pandemi, bansos dan program perlindungan sosial lain mendapat anggaran besar.
Halaman muka buku berjudul Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola
Jauh sebelum pandemi, Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah mulai menata dan mengadopsi beragam kebijakan perlindungan sosial, khususnya setelah krisis moneter pada 1997-1998. Yanu Endar Prasetyo dkk menyebutkan dalam Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola (PBK, 2023), kebijakan tersebut terbagi dalam dua program besar, yaitu bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial.
Perbedaan utama kedua program tersebut terletak pada sumber dananya. Bantuan sosial dibiayai dari pendapatan pemerintah (pajak), sedangkan dana jaminan sosial berasal dari iuran anggota atau peserta. Latar belakang sejarah perlindungan sosial di Indonesia bertujuan untuk melindungi kehidupan ekonomi masyarakat miskin, menjaga kesehatan masyarakat, menjamin akses sekolah bagi anak-anak, dan mengamankan masyarakat ketika terjadi bencana.