Politik ”big data” dalam arena kekuasaan dan pengetahuan menjadi arena keberpihakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat.

Agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang terhindar dari pelanggaran HAM, baik di Wadas maupun tempat lain, pemerintah harus mengembangkan kebijakan berbasis resolusi konflik berperi-kemanusiaan.