Urgensi Penguatan Institusi Ekonomi Pedesaan
Pemerintahan memasukkan program pembangunan institusi ekonomi pedesaan ke dalam program nasional, dengan memunculkan Badan Udaha Milik Desa. Ke depan, BUMDes ini harus diperkuat, baik status hukum maupun pengelolaannya.
Selama masa awal transformasi ekonomi China pasca Mao Zedong, warisan institusi ekonomi pedesaan era Great Leap Forward dan Revolusi Kebudayaan terbukti sangat berperan penting dalam memuluskan pendekatan dual track system (gradual liberalization) yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping via Sekretaris Jenderal PKC Hu Yaobang, dan berlanjut kepada Zhao Ziyang (dirumahkan pasca Tianamen Square karena dituduh pro gerakan mahasiswa). Institusi ekonomi pedesaan berupa people commune dan brigade enterprises warisan Mao berhasil beralih menjadi Township and Village Enterprises (TVEs) di awal tahun 1980-an, lalu pelan-pelan diprivatisasi di era 1990-an, setelah proses transisi kepemilikan saham kolektif lalu berubah menjadi joint share atau joint stock, dan berakhir dengan privatisasi sepanjang tahun 1990-an.
Keberadaan TVEs sangat krusial dalam proses liberalisasi harga, industrialisasi pedesaan (rural industrialization), dan privatisasi kepemilikan usaha di China selama masa awal transformasi, selain proses privatisasi terukur sebagian Badan Usaha Milik Negara (SOEs). Peran fundamental TVEs adalah memberikan landasan kokoh pada proses industrialisasi pedesaan di China dengan peningkatan signifikan kontribusi TVEs pada PDB (Fei 1998; Naughton 2006; Weitzman, Xu 1994, Cheng Ji 2017, dll).