Mimpi Sesat Berburu Pemimpin "Kuat"

Kompas/Heru Sri Kumoro

J Kristiadi

Gagasan kocak penundaan Pemilu 2024 menuai kritik pedas dan tingkat resistensi tinggi dari masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, dan beberapa partai politik. Bahkan, Presiden Joko Widodo sejak awal (2019) berkali-kali menolak keras agenda tersebut. Ia sengaja mengartikulasikan penolakannya secara lugas karena ingin meyakinkan publik bahwa ia taat dan patuh terhadap konstitusi serta menjaga martabat dan marwah nilai-nilai demokrasi.

Menunda Pemilu 2024 akan menjadi pintu masuk otoritarianisme yang mengakibatkan bangsa dan negara porak-poranda. Sayangnya, masih cukup banyak petinggi negara dan politisi mempercantik logika pembenaran proposisi sesat yang dapat mengakibatkan demokrasi semakin ringkih sehingga publik meragukan ketegasan penolakan Presiden.