Mantan hakim konstitusi Laica Marzuki menilai, pengaturan pemekaran daerah di UU Otsus Papua tidak merugikan sama sekali penduk asli. Sebab, partisipasi, kepentingan, dan keterlibatan dari OAP tetap diperhatikan.

Revisi UU Otsus Papua dinilai sebagai upaya resentralisasi pemda Papua dan Papua Barat ke pusat. MPR berharap MK kabulkan uji materinya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi otsus justru sejahterakan Papua.