Pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KKP dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Untuk itu respons kebijakan dalam negeri jangan kontra produktif.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan soal terpilihnya Irjen Firli sebagai ketua KPK. ICW mencermati soal gratifikasi, pelanggaran kode etik, dan ketidakpatuhan untuk lapor harta.

Menko Polhukam Wiranto meminta publik percaya dan memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK terpilih, Firli Bahuri, untuk membuktikan komitmennya dalam memimpin KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Sejumlah kalangan meminta Presiden Joko Widodo untuk memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berintegritas. Saat ini semua bergantung pada presiden, mau atau tidak membangun KPK yang kredibel di mata publik. Pilihan presiden akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi.