Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Kepolisian menilai revisi KUHAP bisa membatasi kekuasaan polisi sehingga mereka tidak menyalahgunakan wewenang yang terlalu besar.

Di peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh hari ini, Imparsial mengingatkan pemerintah bahwa pemenuhan HAM di Indonesia masih jauh dari kata cukup.

Kekerasan yang dilakukan polisi dinilai tak lagi bersifat personal, tapi mencerminkan institusi. Oleh karena itu, perlu diciptakan momentum untuk mereformasi Polri.

Berulangnya penembakan oleh oknum polisi tidak disertai penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Evaluasi kewenangan dan reformasi Polri diperlukan segera. 

Presiden dan DPR diminta menjalankan reformasi kepolisian yang berkelanjutan secara struktural dan kultural setelah rentetan kasus penembakan polisi. 

Selain menghormati pengadilan, vonis mati Ferdy Sambo diharapkan jadi momentum bagi Polri melakukan bersih-bersih dari anggota-anggota serta melanjutkan kembali reformasi kultural Polri dengan sungguh-sungguh.

Pengawasan internal tak dapat menjadi solusi untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan yang begitu besar di tubuh Polri. Solusinya, Komisi Kepolisian Nasional harus diperkuat dan dijadikan sebagai lembaga independen.

Selama 24 tahun di era reformasi, Polri bagai metamorfosis TNI AD di era Orba, kini kesempatan emas ada di tangan presiden dan segenap pejabat tinggi di pemerintahan, DPR, DPD, terlebih elite Polri untuk membenahi Polri.