Masyarakat adat di wilayah pembangunan IKN tidak menolak IKN, tetapi menolak digusur dari kampung halamannya. Perlu ada terobosan hukum, misalnya dengan membangun kampung-kampung adat baru sebagai bagian integral IKN.

Proyek IKN memang tidak wajib patuh pada standar global. Namun, untuk memenuhi ambisi menyejajarkan diri dengan praktik pembangunan yang baik di tingkat global, standar itu perlu dipertimbangakan sebagai ”benchmark”-nya.