Pertambangan ilegal terjadi menahun dan tak kunjung usai di Kalimantan Timur. Untuk menyelesaikan kejahatan lingkungan tersebut, butuh komitmen pemerintah, penegak hukum, dan kolaborasi banyak pihak.

Hasil revisi UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terus meninggalkan kontroversi. Penghapusan pasal pemidanaan pemberian izin dikhawatirkan memberi ruang penyalahgunaan wewenang.