Selama lima tahun lalu Baleg DPR cenderung menjadi tempat mempercepat pembahasan rancangan undang-undang, khususnya yang terkait kepentingan elite.

Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019), menyetujui 248 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ingin revisi memperkuat kewenangan komisi sehingga rekomendasi yang dikeluarkannya dipatuhi.

Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan Prolegnas 2015-2019 yang terdiri atas 189 RUU. Hal itu juga bertentangan dengan kesepakatan DPR dengan Kemenkumham serta DPD saat rapat kerja pada Rabu (4/12/2019) malam.