Pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tahun 2024 dinilai inkonstitusional karena mayoritas suara pemilih dinyatakan tidak sah.

Anomali terjadi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Perolehan suara tidak sah melampaui perolehan suara sah calon tunggal.

Antusiasme warga Kota Banjarbaru mencoblos berkurang akibat dinamika Pilkada Banjarbaru yang berujung pada pembatalan salah satu pasangan calon.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 dianggap menguntungkan pasangan calon yang tidak dibatalkan dalam pemilihan kepala daerah.