pidana pemilu - Kompas.id

pidana pemilu

Selama 10 bulan di 2024, KY telah memantau 74 perkara pidana pemilu yang disidangkan di 52 pengadilan negeri. Kini, ada 9 perkara pidana pilkada yang dipantau.

Bagikan

Pantau 74 Perkara Pidana Pemilu, KY Tak Temukan Pelanggaran

Selama 10 bulan di 2024, KY telah memantau 74 perkara pidana pemilu yang disidangkan di 52 pengadilan negeri. Kini, ada 9 perkara pidana pilkada yang dipantau.

Politik & Hukum ·

Bawaslu Awasi Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada 2024

Bawaslu akan mengawasi gerakan coblos semua calon ataupun kampanye coblos kotak kosong di pilkada serentak 2024.

Politik & Hukum ·

Pidana Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Biaya yang dilihat oleh MK seharusnya tidak hanya biaya pemilu, tetapi juga nilai-nilai demokrasi yang harus dijaga MK.

Bermasalah sejak Awal, Ada Satu Pemilih di Malaysia Mendapat 1.972 Surat Suara

Ratusan ribu data pemilih pemilu luar negeri di Malaysia yang tidak jelas berpotensi disalahgunakan.

Politik & Hukum ·

Sikapi Spekulasi Kecurangan di Kuala Lumpur, KPU Rapikan DPT

Sesuai rekomendasi Bawaslu, KPU merapikan daftar pemilih tetap sebelum pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur.

Politik & Hukum ·

Iklan

Bawaslu Sulteng Kaji Sembilan Pelanggaran Saat Pemungutan Suara

Bawaslu Sulawesi Tengah mendata sembilan dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di TPS dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Tindakan hukum selanjutnya atas pelanggaran itu tengah dikaji.

Akar Masalah Hukum Pemilu Perlu Dituntaskan

Minimnya pelaku pelanggaran pidana pemilu dijerat hukum terjadi salah satunya karena singkatnya waktu penanganan perkara itu. RUU Pemilu perlu mengatur ulang mengenai hal itu demi terciptanya pemilihan yang ”fair”.

Politik & Hukum ·

Pelanggaran Bahan Pelajaran

Politik & Hukum ·

Sebaran Kasus Berpotensi Pengaruhi Pilkada

Tak kurang dari 348 perkara pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2019 telah divonis pengadilan hingga 31 Agustus. Sebaran kasus yang merata di 34 provinsi dikhawatirkan bakal memengaruhi pelaksanaan Pilkada 2020.

Politik & Hukum ·

Divonis Percobaan, Terdakwa Perusak Surat Suara Sujud Syukur

Mulyadi (51), dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan surat suara pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak bernilai. Dia pun dihukum pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan delapan bulan serta denda Rp 5 juta, subsider sebulan kurungan.

Iklan