Rancangan Perpres tentang Otorita Ibu Kota Negara Nusantara telah mengatur partisipasi masyarakat lokal. Pelibatan masyarakat di IKN Nusantara difasilitasi dengan pembentukan Konsil Perwakilan Masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Bali dan jajaran kejaksaan negeri di Bali mencanangkan penerapan pelayanan bersih di lingkungan kejaksaan di Bali. Kejaksaan berkomitmen melayani publik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).