Proses penunjukan langsung kontraktor untuk proyek CP 202 dan CP 205A belum menghasilkan kontraktor karena ada perbedaan harga. MRTJ sudah menyampaikan hasil negosiasi ke JICA untuk mendapatkan keputusan.

Pemprov DKI Jakarta terkendala perlengkapan yang terbatas guna mengawasi perairan Kepulauan Seribu. Staf Suku Dinas LH Kepulauan Seribu beberapa kali memergoki awak kapal membuang limbah minyak atau oli di laut.

Produk legal aturan dasar penentuan besaran kompenasi berbentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perumusan dokumen juga melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertamina berkomitmen turut merevitalisasi dan memulihkan kegiatan perekonomian di wilayah terdampak