Kementerian Dalam Negeri menyiapkan revisi landasan hukum pemindahan ibu kota. Sesuai hasil kajian, ada dua regulasi tambahan yang perlu diubah terkait pembentukan daerah administrasi ibu kota sebagai kawasan khusus.

Meski wacana dan kajian tentang pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan pemerintah, belum ada usulan revisi atau pembuatan undang-undang terkait ke Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, sejumlah dasar hukum dibutuhkan sebagai landasan penetapan lokasi sekaligus memberikan jaminan keberlanjutan pemindahan jika tidak tercapai dalam waktu lima tahun ke depan.